POLITIKA

Seberkas Mandat untuk sang calon Pemimpin Daerah

Berawal dari sebuah keprihatinan melihat kondisi masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkda di Kabupaten Pasuruan, Kondisi tersebut menampakkan menurunnya kapasitas ataupun daya tahan masyarakat dalam menghadapi situasi jelang pilkada yang carut marut. Disatu sisi pemahaman sebagian masyarakat terhadap subtansi (inti) dari pilkada itu sendiri sangatlah lemah, sementara disisi yang lain muncul tarikan-tarikan politik dengan berbagai tawaran dan janji-janji yang cenderung tidak rasional.

Dalam kondisi yang tergambarkan diatas penting adanya upaya untuk kembali memperkuat kapasitas dan daya tahan masyarakat dengan bersama-sama mendeskripsikan apa dan bagaimana sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap pemimpinya, untuk itu sebagai langkah untuk menuju kesana Hakim Jayli dari PC. NU Kab. Pasuruan, Zainul Faizin dari Lakpesdam NU Bangil, J. Lutfi dari MP4 (Masyarakat Pasuruan Peduli Pelayanan Publik), Waladi Imaduddin dari anak muda NU di dunia usah dan PC. PMII Pasuruan menggagas beberapa agenda yaitu

1. Serial dialog di PASTV dengan tema-tema sektoral
2. Outdoor Media : Penyebaran spanduk, pamphlet, bulletin dll
3. Aksi Damai
4. Optimalisasi Pemantau Independent STAPA Centre
5. Penyampaian social mandate kepada setiap pasangan calon kepala daerah

Untuk Serial dialog di PASTV telah dilaksanakan lima kali episode, dengan tema dan Narasumber sebagai berikut

No	Tema Dialog	Narasumber
	Pendidikan	1. Drs. H. Bambang Pudjiono, M.Si (Dinas Pendidikan) 2. Drs. Bashori Alwi, M.Pd (Pemerhati Pendidikan) 3. Imron Rosyadi, SH (FPM/ Forum Peduli Masyarakat)
	Kesehatan	1. dr. Nanang (Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan) 2. drg. Rusdi (LPKNU Kab. Pasuruan)
	Ketenagakerjaan	1. Sunardi, SH (APINDO/ Asosiasi Pengusaha Indonesia) 2. Gunawan Karyanto (SBSI/ Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)
	Hukum dan Keamanan	1. Agus Suryoso, SH (Kabag. Binamitra Polres Pasuruan) 2. Jauharul Lutfi (MP4/ Masyarakat Pasuruan Peduli Pelayanan Publik)
	Pertanian	1. Teguh 2. H. Makhrus

Karena keterbatasan sumberdaya maka untuk tema-tema sektoral lainnya tidak dapat dilakukan di PASTV namun dilakukan dengan model FGD (Focus Group Discussion)

Dari hasil dialog dan FGD tersebut telah terumuskan beberapa catatan penting sebagai berikut

Bidang	Permasalahan	Rekomendasi untuk Calon Pemimpin daerah
Pemerintahan	· Lemahnya upaya reformasi birokrasi yang dilakukan di daerah · Akomodasi terhadap partisipasi masyarakat hanya pada implementasi program, namun pada proses perencanaan, masyarakat kurang dilibatkan terutama dalam perencanaan APBD · Tidak jelasnya upaya sosialisasi dan penyebaran informasi berbagai program pemerintah daerah terutama yang terkait dengan APBD dan Standart pelayanan minimum dalam pelayanan public (Administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan dan perijinan)	· Reformasi birokrasi secara total terutama di bagian pelanan public · Membuat perencanaan pembangunan partisipatif · Menjaga tersalurkanya aspirasi masyarakt dari musrenbang desa hingga pembahasan APBD di DPRD · Melakuakan sosialisasi secara optimal melaui berbagai media strategis dan kekuatan berbagai organisasi social kemasyarakatan yang ada · Optimalisasi media milik pemerintah untuk upaya sosialiasasi berbagai kebijakan pemerintah daerah seperti radio, tabloid dan website milik Pemerintah daerah
Pendidikan	· Tingginya tingkat kriminalitas daerah yang ternyata para pelakunya adalah putra daerah menjadi bahan pertanyaan ada apa dengan pendidikan di daerah kita · Lemahnya upaya pemerintah daerah dalam memberikan jaminan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin di daerah · Suksesi Unas dengan berbagai stigmanya (praktik joki dll)	· Pengkajian dan optimalisasi implementasi Perda dan berbagai kebijakan sector Pendidikan Kabupaten Pasuruan · Membangun jaminan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan · Mengevaluasi kebijakan dan implementasinya dalam hal suksesi Unas di Kab. Pasuruan
Kesehatan	· Minim dan kurang tersebarnya tenaga dan fasilitas kesehatan di tiap kecamatan dan desa · Rendahnya tingkat kesadaran dan gaya hidup sehat di masyarakat · Lemahnya upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan jaminan akses kesehatan bagi masyarakat miskin yang telah terlanjur terstigma dengan kacaunya program Askeskin	· Pemenuhan tenaga dan fasilitas kesehatan yang tersebar dan merata di setiap kecamatan dan desa di Kab. Pasuruan · Penyuluhan kesehatan secara partisipatif, terencana dan sistematis di setiap desa. · Membangun MCK dan Jambanisasi · Mewujudkan jaminan akses kesehatan bagi masyarakat miskin di Kab. Pasuruan
Ketenaga-kerjaan	· Kebutuhan tenaga kerja yang masih harus banyak disuport dari daerah lain · PHK sepihak · Ketidaktegasan Pemerintah daerah (disnaker) dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan yang ada	· Mendorong ketersediaan tenagakerja dari Kab. Pasuruan yang siap pakai · Penyelesaian berbagai kasus PHK · Mendorong Reformasi total di Dinas tenagakerja
Hukum, HAM dan Keamanan	· Lemahnya kesadaran hukum masyarakat · Lemahnya Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibanya sebagai warga negara · Belum optimalnya pelaksanaan Siskamling · Tingginya Tingkat kriminalitas di daerah (curanmor,curwan dll) · Kasus tertembaknya warga Alas telogo · Sengketa tanah desa alas telogo dan beberapa desa sekitarnya · Kasus Tambang galian C	· Mendorong penegakan supremasi hukum · Mendorong penuntasan kasus-kasus hokum yang belum terselesaikan · Meningkatkan kesadaran hokum masyarakat melalui pendidikan hokum dan politik partisipatif · Peningkatan kewaspadaan dan mengaktifkan siskamling
Pertanian	· Tidak konsistenya pemerintah daerah terhadap RTRW (rencana tataruang dan wilayah) · Lemahnya produktifitas petani · Lemahnya dukungan pemerintah terhadap pemasaran berbagai komoditas hasil pertanian daerah	· Mempertegas RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) · Memberikan subsidi dan menetapkan harga dasar pupuk dan obat-obatan pertanian · Memberikan tambahan modal bagi petani dengan jalan menyalurkan kredit usaha tanpa bunga · Membantu akses dan penyediaan informasi dan media pemasaran komiditas pertanian Kab. Pasuruan
Industri, Koperasi dan Perdagangan	· Ketidak jelasan praktik regulasi perijinan · Lemahnya upaya mendorong industri kecil menengah dalam pengembangan produk unggulan daerah seperti border dll · Minimnya upaya pengembangan koprasi dan lembaga keuangan masyarakat yang ada	· Memperjelas regulasi perijinan usaha · Menfasilitasi pengembangan IKM, koperasi dan lembaga keuangan masyarakat seperti BMT.